Bandung (ANTARA) - Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Tetep Abdulatip mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk berani menerobos sekat pembagian kewenangan administratif demi mengatasi persoalan jaringan irigasi pertanian yang terbengkalai.
Tetep di Bandung, Kamis, mengatakan dalam rangka Hari Jadi ke-81 Provinsi Jabar hendaknya dijadikan momentum untuk menyelesaikan hal tersebut, karena para petani tidak peduli terhadap rumitnya aturan pembagian kewenangan irigasi antara pemerintah pusat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pemprov Jabar, maupun pemerintah kabupaten/kota.
Ia mengatakan petani hanya membutuhkan kepastian aliran air agar aktivitas produksi pangan tidak terganggu.
"Masyarakat, rakyat, para petani khususnya, mereka tidak tahu ini kewenangan mana, ini kewenangan siapa, yang penting pokoknya ini harus selesai," kata Tetep.
Ia menilai meski penganggaran irigasi dalam APBD terus dialokasikan setiap tahunnya, penanganan di lapangan belum sepenuhnya tuntas akibat masalah sekat kewenangan hukum tersebut.
"Alhamdulillah, setiap tahun soal irigasi dalam APBD itu sudah diperhatikan. Hanya memang belum selesai secara tuntas, tetapi sudah ada langkah maju," ujar dia.
Oleh karena itu, Tetep yang merupakan Ketua Fraksi PKS, meminta Pemprov Jabar tidak sekadar bersikap pasif menunggu respons dari pemilik wewenang, melainkan berinisiatif memimpin dan mengakselerasi kolaborasi lintas instansi, termasuk melibatkan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
"Dalam proses pembangunan ini kita tidak bisa melakukannya sendirian. Pemerintah Provinsi Jabar harus menjadi akselerator dan inisiator untuk kolaborasi," ujar Tetep.
Selain kendala pembagian kewenangan, dia mengatakan pihaknya menyoroti ancaman alih fungsi lahan yang memicu tidak berfungsinya sejumlah infrastruktur pengairan milik daerah.
Tetep mendorong Pemprov Jabar juga segera menyiapkan strategi pemanfaatan ulang agar aset irigasi yang terdampak alih fungsi lahan tetap memiliki nilai guna serta mampu mendukung pemulihan ketahanan pangan Jawa Barat.
Melalui sinergi lintas pemangku kepentingan itu, Fraksi PKS berharap kendala teknis maupun kewenangan di lapangan dapat dipangkas lebih cepat, sehingga manfaat pengairan dapat langsung dirasakan masyarakat bawah.
Pewarta: RPG
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.