Adkasi terus perjuangkan kepentingan daerah soal transfer keuangan

Minggu, 30 Agustus 2026 23:03 WIB

Ketua Umum Adkasi Siswanto berbincang dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, saat Rakernas Adkasi 2026, di Jakarta, Minggu (30/8/2026). (ANTARA/HO-Adkasi)

Semarang (ANTARA) - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menyatakan akan terus memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk soal pemangkasan transfer ke daerah (TKD).

Ketua Umum Adkasi Siswanto, dalam pernyataan di Semarang, Minggu, memastikan pihaknya selama ini melakukan komunikasi dan audiensi dengan pemerintah pusat maupun lembaga terkait.

"Termasuk, memperjuangkan kepentingan daerah dalam persoalan Transfer ke Daerah (TKD). Kita adalah bagian dari pemerintah," katanya, saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Adkasi 2026.

Ia menegaskan Adkasi akan terus mengambil langkah dialogis dan konstruktif agar berbagai persoalan yang dihadapi daerah dapat disampaikan langsung kepada pengambil kebijakan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang hadir mendorong DPRD kabupaten se-Indonesia untuk "naik kelas" dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kelas DPRD tidak sekadar berkaitan dengan kewenangan, tetapi menyangkut kapasitas dan kualitas dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Menurut dia, DPRD memiliki posisi strategis dalam memastikan pemerintah daerah tidak terjebak dalam zona nyaman sehingga fungsi pengawasan harus mampu mendorong pemerintah daerah menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia juga mengingatkan DPRD agar tidak hanya melihat APBD dari sisi besaran anggaran maupun tingkat serapan.

"Serapan itu hanya angka. Pertanyaannya adalah dari angka-angka tersebut, apa yang dirasakan dan apa yang dihasilkan," kata mantan Wali Kota Bogor itu.

Selain itu, ia menilai DPRD perlu menggeser paradigma pengawasan karena tidak cukup hanya memastikan anggaran terserap sesuai ketentuan, tetapi harus melihat apa hasil dan dampak dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah.

Dengan demikian, kata dia, pembahasan APBD tidak berhenti pada angka-angka, melainkan diarahkan pada pencapaian target pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dorongan tersebut sejalan dengan agenda Adkasi yang terus memperjuangkan penguatan kapasitas pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan fiskal dan penataan kembali hubungan pemerintah pusat dengan daerah.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.