24 saksi diperiksa! Kejati Kalteng kebut kasus dana hibah KPU Kotim

Selasa, 8 September 2026 15:18 WIB

Penyidik Kejati Kalteng pada saat pada saat melakukan pemeriksaan 24 saksi terkait dugaan penyelewengan dana hibah KPU Kotim, di kantor Kejaksaan Negeri Kotim, Senin (7/9). ANTARA/HO-Kejati Kalteng.

Palangka Raya (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah mempercepat penyidikan dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada 2024 di KPU Kabupaten Kotawaringin Timur yang diperkirakan menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp10 miliar, dengan memeriksa 24 saksi.

“Kerugian keuangan negara saat ini masih dalam proses perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan perkiraan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp10 miliar” kata kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalteng, Dodik Mahendra, Senin.

Pemeriksaan dilakukan dalam perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023-2024.

“Pada hari ini saksi yang dipanggil sebanyak 26 orang, namun hanya 24 saksi yang memenuhi panggilan, sedangkan satu orang tidak hadir karena sakit dan satu orang lainnya masih berada di Jakarta,” ucapnya.

Dosik menjelaskan, para saksi diperiksa dalam perkara yang telah menetapkan tujuh orang tersangka, yakni MR, W, JJ, MT, E, F, dan MHM.

“Pemeriksaan saksi dilakukan guna mempercepat penyidikan perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023-2024,” ujarnya.

Dalam perkara tersebut, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menerima dana hibah bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp40 miliar.

Dana hibah itu terdiri atas Rp16 miliar pada 2023 dan Rp24 miliar pada 2024, sebagaimana diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.